Orang Jepang patuh pada marka, tanda, dan aturan di jalan. Lingkaran setan kekacauan bisa diputus.
JALANAN, kata orang, adalah miniatur peradaban.
Di sebuah perempatan dekat pasar Kyoto, tak jauh dari istana kaisar zaman Edo, sepeda motor, sepeda angin, dan mobil-mobil kotak pengantar barang ke kios-kios berhenti di mulut jalan begitu para pejalan menyeberang.
Tak ada klakson, tak ada yang memajumundurkan sepeda untuk meneror pejalan yang lelet. Seorang sopir mobil kotak, saya lihat, malah membuka dan menulis buku catatannya di atas stir. Mereka baru bergerak begitu perempatan telah benar-benar kosong.
Tak ada lampu lalu lintas di perempatan selebar dua meter itu, tak ada marka dan garis zebra apalagi “pak ogah” atau polisi. Hukum positif dan hukum sosial seolah menyatu dan punya tangan tak terlihat menggerakkan rem para pengendara begitu mereka lihat para pejalan hendak menyeberang. Mereka menunggu dengan sabar dan memacu kendaraannya pelan-pelan, seolah cemas akan ada penyeberang sembarangan di perempatan lain yang lebih sempit.
Di jalanan Jepang yang lebih besar, hukum hadir lewat garis dan marka, serta lampu-lampu penanda. Juga kesepakatan tak tertulis: di jalanan hati-hati saja tak cukup karena kemungkinan ada pengendara lain yang ceroboh sehingga kecelakaan tak terhindarkan. Polisi tak berjaga dengan waspada mencari mereka yang melanggar hukum lalu lintas. Orang turut pada tanda, wakil-wakil hukum yang tak bisa menilang dan mendenda.
Di Jakarta, bahkan para polisi yang berdiri di ujung busway tak lagi ditakuti. Trotoar yang tinggi dipanjat sepeda motor, apatah lagi pemisah jalan TransJakarta yang hanya batu bata. Kursi untuk ibu hamil, anak-anak, penumpang sakit di kereta diduduki mereka yang muda untuk pura-pura tidur. Maka di setiap ujung jalan perlu dipasang portal, perlu satpam di kereta untuk mengingatkan penumpang salah kursi. Betapa mahal ongkos ketertiban.
Mereka yang nyaman di jalan adalah yang punya uang dan kuasa karena kemacetan bisa dibelah dengan vorijder, mobil-mobil menyisihkan sepeda motor atau sebaliknya, sepeda motor menghalau para pejalan dari pedestrian. Hierarki ini seolah kesepakatan tak tertulis para pengguna jalan-jalan kita. Maka pemerintah Jakarta melarang sepeda motor masuk jalan protokol untuk melapangkan jalur mobil-mobil.
Kita pun menemukan penyebabnya: ketidaktertiban diakibatkan ketidakbecusan pemerintah mengatur dan membangun sarana umum yang nyaman. Birokrasi amat lelet mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh kehadiran sepeda motor dan mobil. Pemerintah menggenjot ekonomi sehingga orang punya pekerjaan dan uang untuk membeli dua alat transportasi itu, tapi lelet membangun jalan untuk menampungnya.
Kota-kota dibangun dan ditumbuhkan seraya melupakan ciri utama penghuninya, yakni gerak gegas dan ketergesaan. Di kota, waktu adalah uang dan peluang karena hidup diukur dari produktivitas yang dibatasi tenggat. Dan produktivitas ditentukan oleh seberapa banyak gerak gegas itu. Dengan kebutuhan yang menekan, ketidaktertiban menjadi pilihan karena ruang untuk gerak gegas kian menyempit.
Masalahnya, yang ironis juga meruyak di mana-mana. Pemerintah membangun jalan yang nyaman dan mulus, tapi anak-anak muda memakainya untuk kebut-kebutan. Jalan mulus dan rapi itu pun dirusak kembali dengan kehadiran “polisi tidur”. Kita pun berputar terus dalam lingkaran setan kekacauan…
